Isu tersebut mengarah pada dugaan keterlibatan salah seorang oknum pengurus yayasan pendidikan berinisial M di Kecamatan Way Bungur.
Informasi ini sejalan dengan pernyataan dari seorang narasumber berinisial HR, yang mengklaim dirinya sebagai salah satu mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut penuturan HR, terdapat dugaan praktik permintaan kompensasi finansial untuk menentukan titik lokasi dapur MBG.
HR menyebutkan klaim bahwa oknum tersebut diduga memfasilitasi puluhan titik lokasi dengan nominal yang bervariasi. Selain itu, muncul juga narasi yang menyebutkan adanya dugaan permintaan persentase atau potongan dana dari setiap porsi makanan yang didistribusikan dari dapur yang direkomendasikan. Namun, angka dan nominal yang disebutkan oleh HR saat ini masih berstatus sebagai klaim sepihak yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Guna menjaga keberimbangan informasi (cover both sides), awak media telah berupaya melakukan konfirmasi dan memberikan hak jawab kepada oknum berinisial M selaku pihak yayasan. Upaya komunikasi dilakukan pada Jumat (13/6/2026) melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, pesan tersebut belum mendapatkan balasan atau tanggapan resmi terkait isu yang beredar.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan atau klarifikasi resmi dari pihak yayasan yang bersangkutan, Badan Gizi Nasional (BGN), maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Kejelasan dan transparansi dari instansi terkait sangat dinantikan oleh masyarakat. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, penentuan titik lokasi dapur MBG idealnya ditetapkan berdasarkan kajian kebutuhan, uji kelayakan geografis, serta demografi penerima manfaat, guna memastikan program prioritas nasional ini tepat sasaran dan terhindar dari segala bentuk maladministrasi.(Tim)
