Berdasarkan rilis data BPS tersebut, lima kabupaten dengan persentase angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung secara berurutan adalah Lampung Utara (15,78%), Lampung Timur (12,15%), Pesisir Barat (12,13%), Pesawaran (10,93%), dan Lampung Selatan (10,34%).
Meskipun rata-rata angka kemiskinan di tingkat provinsi telah menunjukkan penurunan di angka 9,66%, Nurullah menilai pemerataan pembangunan dan ekonomi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Secara khusus, Nurullah berharap ada dorongan dan sinergi yang lebih kuat untuk Kabupaten Lampung Timur. Hal ini mengingat wilayah tersebut merupakan daerah asal sejumlah tokoh penting yang tengah mengemban amanah strategis, baik di tingkat provinsi maupun nasional, di antaranya Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., dan Anggota DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur, Hj. Chusnunia Chalim.
"Kami berharap tokoh-tokoh daerah yang saat ini mengemban amanah dapat memberikan dorongan lebih masif untuk kemajuan daerah asalnya. Hal ini penting agar pengentasan kemiskinan dan pemerataan fasilitas di Lampung Timur dapat berjalan lebih optimal," ungkap Ketum PWDPI pada Jumat (3/7/2026).
Terkait evaluasi pembangunan, Nurullah juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan yang memadai serta kelanjutan penyelesaian sejumlah program pembangunan di wilayah tersebut. Ia menegaskan agar proyek-proyek infrastruktur dapat diselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh roda ekonomi masyarakat luas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masukan yang disampaikan oleh PWDPI murni merupakan bentuk fungsi kontrol sosial agar Provinsi Lampung ke depannya dapat terus berbenah dan memiliki tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
"Maksud kami memberikan masukan ini adalah agar masyarakat dapat melihat dengan objektif proses pembangunan daerahnya. Ke depannya, kita membutuhkan komitmen yang benar-benar nyata untuk kemajuan Provinsi Lampung," tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ketum DPP PWDPI mendorong para pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah taktis melalui perbaikan infrastruktur publik, penciptaan lapangan kerja, serta memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran anggaran daerah maupun bantuan sosial.
"Harapan kami, amanah jabatan yang diemban dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang masih membutuhkan perhatian ekstra. Biarlah masyarakat yang menilai dan menentukan hasil kinerja para pemimpinnya di masa mendatang," pungkasnya.
(Humas DPP PWDPI Lampung)
